BAB III

 

Upaya Pengelolaan Lingkungan

A. Rehabilitas Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya sehingga kualitas lingkungan hidup perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana.

DKI Jakarta sebagai negara Indonesia mempunyai banyak tantangan dalam hal melakukan penataan lingkungan hal ini terkait dengan jumlah penduduk dan urbanisasi yang semakin meningkat juga adanya anggapan bahwa hidup di kota besar seperti Jakarta merupakan pretise tersendiri apabila bisa menaklukkannya, akibatnya pantang mundur untuk pulang kampung walaupun kehidupannya sangat memprihatinkan. Walaupun tantangan kota semakin berat mau tidak mau kota Jakarta harus berbenah dalam mengurangi beban lingkungan, untuk itu perencanaan pembangunan kota harus mulai mengedepankan pemenuhan unsur vitalitas dan kenyamanan warganya. Dalam kaitan tersebut maka penggunaan lahan untuk permukiman akan terus dibatasi dimana sampai tahun 2009 persentasinya adalah untuk perumahan sebesar 37,30 persen, peruntukan industri sebesar 5,40 persen, jalan dan saluran sebesar 14,57 persen, Ruang Terbuka Hijau sebesar 24,44 persen. Dalam kaitan tersebut langkah yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta khususnya untuk pengembangan dan rehabilitasi lingkungan.

1. Pengembangan dan Program Pembangunan Hutan Kota :

Lokasi yang telah ditetapkan dan telah dibuat detail perencanaannya adalah hutan Kota UI Depok, Hutan Kota Kemayoran, Hutan Kota Ambereturn Cibubur, Hutan Kota Mabes ABRI Cilangkap, Hutan Kota Situ Rawa Dongkal, Hutan Kota Pluit, Hutan Kota PT. JIEP Pulo Gadung, Hutan Kota Halim Perdana Kusuma serta Hutan Kota Srengseng.

2. Menggiatkan Gerakan Kampung Hijau :

Gerakan kampung hijau yang ramah lingkungan saat ini mulai digalakkan di Provinsi DKI Jakarta, hal ini terkait dengan mulai berkurangnya lahan karena bertambahnya lingkungan permukiman serta tidak tertanganinya sampah di lingkungan permukinan, dalam rangka mengurangi permasalahan tersebut para warga kota dengan kesadaran sendiri mereka mulai mendaur ulang sampah rumah tangga di lingkungannya dengan menjadikannya kompos dan barang-barang berguna lainnya, warga juga mulai dibiasakan sadar menjaga kebersihan, membuat sumur resapan air, mengolah limbah dan membuat tempat bermain. Gerakan Kampung Hijau ini jauh lebih baik karena kesadaran mereka tumbuh diakibatkan sudah tidak nyamannya lingkungan disekitarnya, bahkan untuk kampung hijau di Cilandak, Matraman, dan Asean, dimana gerakan kampung hijau bisa membantu pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas kota pada tahun 2030. Daerah Kampung Hijau di DKI Jakarta adalah :

a. Kampung Hijau Kedoya

Kerajinan dari sampah, mengolah kompos dan membuat jamu tradisional.

b. Kampung HIjau Mardani

Terletak di daerah pasar Gembrong tepatnya di jalan Cempaka Gang Cendana RT 05/09 Rawa Selatan Jakarta Pusat. Ditanami banyak tanaman apotik hidup, tanaman hias, tanaman anti nyamuk, dan sirih merah.

c. Kampung HIjau Kemayoran

Terletak di RW 07 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Terdapat taman, puskesmas keliling, lapangan olah raga (basket, bulu tangkis) balai RW, dan kegiatan pembuatan biopori.

d. Kampung Hijau Bulak

Terletak di RW 15, Kampung Bulak Klender Jakarta Timur, merupakan kawasan percontohan pengelolaan sampah di wilayah Jakarta Timur.

e. Kampung Hijau Pramuka

Terletak di jalan Pramuka Sari I, Jakarta Pusat terdapat permukiman padat bernuansa hijau, setiap warga wajib menanam pohon di pot depan rumah dan menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun.

f. Kampung Hijau Mampang

Terletak di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kampung Hijau ini pernah mendapat Juara I JGC 2007 dan Juara II RW bersih 2007. Programnya adalah menghijaukan kampung serta pengolahan sampah sebagai kompos dan kerajinan.

g. Kampung HIjau Pegangsaan

Terletak di Menteng Jakarta Pusat warga menghijaukan sepanjang gang, ditemukan juga tempat pembuatan kompos, apotik hidup, komunitas seni lukis, komunitas seni musik, dan perpustakaan.

h. Kampung Hijau Rawajati

Terletak di RW 03 Rawajati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, terdapat kegiatan pembuatan kompos, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

 

3. Dalam menambah perluasan hutan kota dan mengurangi polusi udara di DKI Jakarta pada tahun 2009, pemerintah daerah telah melakukan pembebasan tanah yang saat ini banyak yang terlantar dan akan dijadikan lahan terbuka hijau, dan melakukan pembebasan SPBU yang menempati areal jalur hijau, dimana untuk wilayah Jakarta Pusat mencapai 11 (sebelas) lokasi, yang menggunakan lahan seluas 1.560 m 2 , wilayah Jakarta Utara sebanyak 4 (empat) lokasi dengan menggunakan lahan seluas 6.475 m 2 , wilayah Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) lokasi dengan menggunakan lahan seluas 17.804 m 2 , dan Jakarta Timur sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan menggunakan lahan seluas 4.123 m 2 .

4. Melestarikan wilayah penyangga

Wilayah penyangga memiliki peran besar untuk meredam energi gelombang laut, untuk itu keberadaannya perlu dilestarikan sehingga dapat mengurangi dampak banjir rob yang diakibatkan adanya perubahan iklim, yang termasuk wilayah penyangga adalah pantai dan rawa, terutama kawasan mangrove, misalnya pemulihan Sabuk Hijau Pantai/ Green belt yang dilaksanakan di wilayah Pantai Indah Kapuk dengan bekerja sama dengan pihak swasta.

5. Melaksanakan dan meningkatkan program pembuatan Sumur Biopori, membuat Sumur Resapan, Adiwiyata (Green School), Jakarta Green And Clean, penerapan Green Building yang saat ini sudah dilaksanakan dan terus dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta

6. Program Jangka Panjang akan melaksanakan relokasi permukiman di sepanjang bantaran kali Ciliwung, dimana warga permukinan tersebut akan ditempatkan di perumahan Rusunami, agar dapat hidup lebih layak dan mendapatkan pelayanan sanitasi yang lebih baik.

B. Amdal

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat ini dikawatirkan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan akan rusak dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pemulihannya.

Untuk melakukan tindakan preventif tersebut maka perlu dilakukan suatu kajian/analisa mengenai dampak dasar dan penting dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang bertujuan untuk menganalisis, mengukur serta mengidentifikasi dampak terhadap perubahan lingkungan yang mendasar. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 menyatakan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”.

Dengan mengacu dan mengendalikan akibat yang akan ditimbulkan oleh pengelolaan lingkungan tersebut maka pemerintah DKI Jakarta telah melakukan antisipasi dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal di Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha/atau Kegiatan Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) di Provinsi DKI Jakarta, serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2002 tentang Mekanisme Pelakanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses perizinan daerah, merupakan realisasi konsistensi untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang bernuansa lingkungan hidup di wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena permasalah lingkungan apabila tidak dikelola secara baik dan benar dapat menimbulkan permasalahan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, maka juga diterbitkannya Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2008 tentang Kewajiban Penyusunan Dokumen Lingkungan serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penilaian Dokumen UKL-UPL kepada Kepala Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi.

Tujuan pelaksanaan penilaian AMDAL dan UKL-UPL di berbagai sektor adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan analisa, mengukur, menilai, mengidentifikasi dampak besar dan penting terhadap perubahan lingkungan atau struktur dan fungsi dasar ekosistem.

2. Terkoordinasikannya pengelolaan lingkungan dengan instansi terkait, para pakar, perguruan tinggi, Dewan Kelurahan dan Narasumber lainnya untuk melakukan penelitian/pengkajian suatu usaha dan/atau kegiatan serta menilai kebijakan kualitas lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.

3. Memberikan rekomendasi Andal, RKL-RPL atau hasil penilaian UKL-UPL yang merupakan syarat untuk memperoleh perizinan daerah (Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2002 tentang Mekanisme Amdal dan UKL-UPL didalam perijinan daerah di Provinsi DKI Jakarta).

4. Terlaksananya tindakan preventif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat meninbulkan dampak besar dan penting.

5. Termonitornya evaluasi implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 telah melakukan pembahasan sebanyak :

a. Dokumen AMDAL : 55 rencana kegiatan

b. Dokumen UKL-UPL : 41 rencana kegiatan

c. Dokumen DPPL : 98 rencana kegiatan (tidak termasuk menara BTS)

Dari proses pembahasan tersebut, pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini BPLHD Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi dokumen Andal sebanyak 96 kegiatan yang terbagi di lima wilayah kota di DKI Jakarta, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

 

Tabel : III.80. Rekomendasi Andal/UKL-UPL yang Ditetapkan Oleh Komisi AMDAL, 2009

 

Tentang persyaratan administrasi penyusunan Dokumen Ka-Andal adalah sebagai berikut :

1. SIPPT (bilamana luas lahan lebih dari 5.000 M 2 ).

2. Ketetapan rencana kota (yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang KDB-KLB).

3. Blok Plant (yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/gambar perencanaan pemrakarsa yang disetujui/dapat dilengkapi pada saat proses Andal RKL-RPL).

4. Sertifikat tanah.

5. Akte Pendirian Perusahaan/KTP (apabila kepemilikan perorangan).

6. MoU (bila ada kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga).

7. Daftar riwayat hidup penyusun study Amdal (CV).

8. Peta dan Gambar.

9. Hasil Sosialisasi Amdal.

10. Gambar perencana perspektif dan foto situasi dilokasi rencana kegiatan (1 minggu terakhir).

Sehubungan dengan kondisi yang semakin komplek dalam hal penanganan dokumen maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Masih adanya pemrakarsa kegiatan yang tidak peduli terhadap lingkungan, sehingga walaupun mengetahui kegiatannya wajib Amdal, mereka enggan memenuhi kewajibannya.

b. Penyusunan Amdal terlambat, dibandingkan dengan pelaksanan proyek di lapangan.

c. Bagi pemrakarsa, Amdal lebih dipandang sebagai instrumen perijinan ketimbang instrumen pencegahan dampak lingkungan akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, sehingga kontribusi di dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.

d. Kualitas dokumen Amdal yang dihasilkan masih rendah sehingga tujuan ideal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak lingkungan masih sebagai harapan bagi berbagai pihak.

e. Kurangnya atau tidak adanya kepedulian dari pemrakarsa terhadap lingkungan akibat dari kegiatan yang dilakukan, dengan tidak pernahnya melaporkan implementasi RKL-RPL kepada instansi yang bertanggung jawab dan berwenang.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut, maka upaya yang saat ini dilakukan adalah :

1. Perlu adanya ketentuan hukum (Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur) dan penegakan hukum yang tegas kepada pemrakarsa kegiatan yang menyalahi ketentuan yang berlaku.

2. Untuk perbaikan proses penegakan hukum Amdal, perlu adanya sanksi administrasi, perdata maupun pidana.

3. Amdal merupakan bagian studi kelayakan dengan pendekatan ilmiah (termasuk aspek sosial) dan pendekatan ekosistem.

4. Dokumen Amdal yang dihasilkan berkualitas baik dengan melihat sertifikasi dan akreditasi penyusun Amdal.

5. Perlu adanya sanksi administrasi terhadap pemrakarsa yang tidak pernah melaporkan implementasi RKL-RPL nya.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum di wilayah DKI Jakarta dalam rangka pengendalian pencemaran pada tahun 2009, yang dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum pada Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Pelaksanaan tersebut dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubrnur KDKI Jakarta Nomor 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Upaya yang telah dilakukan dalam melakukan penegakan hukum diantaranya adalah melakukan Uji Petik di 5 (lima) wilayah Kota dengan sasaran pada para perokok maupun pimpinan/penaggung jawab tempat kegiatan/usaha. Tujuan dilaksanakannya penegakan hukum Kawasan Dilarang Merokok yang akan berlangsung secara bergelombang pada tahun 2009 diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan derajat kesehatan bagi warga kota Jakarta. Dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran udara, pemerintah DKI Jakarta sebelum menerapkan Kawasan Parkir Berstiker di wilayah DKI Jakarta, maka BPLHD Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya telah melakukan sosialisasi dan melaksanakan uji emisi kendaraan gratis di 5 (lima) wilayah Kota sebagai persiapan untuk pelaksanaan penegakan hukum selanjutnya, dimana pada saat ini telah dilakukan uji coba untuk beberapa kawasan berstiker guna meningkatkan kesadaran bagi pemakai kendaraan tentang arti pentingnya perawatan kendaraan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum untuk Tahun 2009 khususnya yang dilakukan oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan unit terkait lainnya dalam kaitan untuk menyadarkan masyarakat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pembinaan dan Sosialisasi serta Penegakan Hukum secara Simpatik diantaranya :

1. Pembinaan dan Sosialisasi

a). Pembinaan dan Pelatihan Pengawasan Kawasan Dilarang Merokok yang diikuti oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

b). Penerapan Teknis Penyidikan Kasus Lingkungan Khususnya Perda 2/2005 (Kawasan Dilarang Merokok, Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat), Perda 10/1998 (Air Bawah Tanah) dan Pergub No. 582 Tahun 1995 (Baku Mutu Limbah Cair);

c). Sosialisasi Penerapan KDM melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan

d). Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok yang akan dimulai pada akhir bulan April 2009 dengan sasaran para perokok & pimpinan/penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar di 7 KDM akan dikenakan sanksi pidana. Khusus untuk pelanggar perokok akan diproses dengan sidang di tempat, sedangkan bagi pimpinan/penanggungjawab kegiatan/usaha di 7 KDM yang tidak memenuhi syarat penandaan/petunjuk penetapan area KDM dan membiarkan orang merokok tidak pada tempatnya yang telah disediakan akan dikenakan sanksi administrasi berupa (peringatan, penghentian sementara dan pencabutan izin), sedangkan khusus untuk pimpinan/penanggungjawab kegiatan/usaha dari tempat umum dan tempat kerja yang tidak menyediakan Tempat Khusus Merokok akan dikenakan sanksi pidana; serta

e). Gerakan Apresiasi No Tobbacco pada 31 Mei 2009 yang akan diselenggarakan di Bunderan Hotel Indonesia. Pada kegiatan ini akan dihimbau kepada masyarakat Jakarta untuk tidak merokok pada hari itu dengan sosialisasi berupa pemasangan spanduk, dan Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta Penandantangan surat pernyataan dukungan terhadap penerapan KDM oleh pada organisasi kemasyarakatan dan atau Asosiasi yang terkait dengan 7 KDM.

2. Penegakan Hukum dengan melaksanakan teguran simpatik uji emisi kendaraan bermotor di 5 (lima) wilayah kota di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat, Jalan Pemuda Jakarta Timur, Jalan Yos Jakarta Utara, Jalan Letjen S. Parman Jakarta Barat dan Jalan Kalibata Jakarta Selatan.

D. Peran Serta Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar, terencana yang memadukan komponen lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Usaha kerjasama yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah provinsi, masyarakat dan kalangan swasta) secara bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan memiliki tujuan akhir tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk tatanan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan harus terus ditingkatkan, usaha-usaha peningkatan dan pengembangan ke arah konservasi alam yang sudah diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan harus dipertahankan begitu juga komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaan program-program yang mengandung upaya konservasi sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan terutama dalam pengalokasian dana bagi upaya pengelolaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pemulihan lingkungan serta dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dibutuhkan “political will” Pemerintah Provinsi yang tinggi dan konsisten selain peningkatan “law enforcement” untuk para pelanggar hukum dalam masalah lingkungan perlu diupayakan peningkatannya.

Untuk tatanan swasta (private sector), komitmen terhadap pengelolaan lingkungan masih terlihat relatif rendah, karena masih banyak pelaku kegiatan (industri, perdagangan dan jasa) yang belum menerapkan kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dalam proses kegiatannya. Masih terlihat terjadinya kecenderungan yang signifikan dari pelaku kegiatan di Provinsi DKI Jakarta untuk hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan azas keberlanjutan. Namun demikian telah ada pula pelaku bisnis yang menerapkan kaidah-kaidah ramah lingkungan seperti beberapa perusahaan yang telah menerapkan ISO 14000 Sistem Manajemen Lingkungan.

Kondisi rendahnya komitmen dari kalangan swasta tersebut diindikasikan dengan masih ada kegiatan yang belum memiliki dokumen UKL dan UPL, maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), terdapat juga kondisi dimana pelaku kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan namun tidak mengimplementasikannya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen seperti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak maksimal karena biaya operasional yang relatif mahal, sehingga air limbah yang dikeluarkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Untuk tatanan masyarakat, masih terdapat variasi tingkat pemahaman yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan adanya perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kultur budaya setempat dan keragaman demografis. Secara garis besar, tingkat pemahaman masyarakat belum terlihat cukup baik dan merata sehingga dirasakan perlu untuk melakukan upaya pelibatan masyarakat dan peningkatan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan telah mulai tumbuh seperti yang diindikasikan dalam keterlibatan masyarakat pada gerakan rehabilitasi lahan/penghijauan dengan kegiatan penanaman tanaman pada lahan-lahan kritis dan pembuatan sumur resapan dan DAM penahan di beberapa kelurahan pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Guna merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, maka setiap rencana kegiatan pembangunan harus diinformasikan kepada komponen masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Mengacu dengan hal tersebut diatas pada Pasal 5 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dimaksudkan agar dapat :

1. Memberikan informasi dan menampung aspirasi masyarakat (bisa diwakili golongan tertentu) yang diperkirakan terkena dampak rencana kegiatan.

2. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan kewajiban semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Peran partisipatif masyarakat telah dirintis dengan diselenggarakannya kegiatan ”Konsultasi Masyarakat” , yaitu pemberian/penyuluhan kepada masyarakat tentang program pemerintah, dan diharapkan adanya dialog/komunikasi dua arah. Dengan adanya komunikasi dua arah diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki di pihak masyarakat karena sejak dini masyarakat disertakan ”Urun Rembug” .

Peningkatan partisipasi dari masyarakat di Provinsi DKI Jakarta untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungannya, terbukti dengan timbul dan tetap berkembangnya upaya perorangan maupun kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam organisasi peduli lingkungan hidup seperti :

•  Kelompok Aksi Cinta Lingkungan Indonesia (Kancil).

•  Yayasan Wahana Visi Indonesia.

•  Wahana Lingkungan Indonesia Wilayah DKI Jakarta.

•  Sahabat Ciliwung.

•  Himpunan Pelestarian Hutan Andalan.

•  Kaukas Lingkungan Jakarta.

•  Generasi Peduli Udara Bersih (GPUB).

•  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

•  Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA).

•  Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB).

•  Mitra Emisi Bersih.

•  WWF Indonesia.

•  Yayasan Bina Usaha Lingkungan.

•  Yayasan Pelangi Indonesia.

•  Swisscontact.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta hingga tahun 200 9 antara lain :

1. Diskusi kelompok LSM pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah, Program Konservasi Kawasan Lindung, Program Kali Bersih, Green School, Rencana Detil Tata Ruang, penghijauan dan lain-lain.

2. Pelibatan civitas akademika dalam diskusi penanganan pengelolaan Lingkungan Hidup dan melaksanakan program penghijauan di DKI Jakarta seperti dalam Sekolah Hijau, Gerakan Cinta Lingkungan (GCL).

3. Pelibatan masyarakat dan LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan guna membahas penilaian dokumen AMDAL serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

4. Kegiatan pembersihan kali/sungai dan pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai bersama masyarakat seperti pelajar, pramuka, karang taruna, organisasi kepemudaan, kalangan agama, tim penggerak PKK.

5. Melaksanakan pelestarian alam dan lingkungan serta mendorong pembangunan hulu hilir berdasarkan sub koordinat kesatuan ekosistem.

6. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya pemakaian bensin bertimbal baik terhadap siswa, mahasiswa serta pengguna kendaraan bermotor serta mengkampanyekan penghapusan bensin bertimbal di wilayah DKI Jakarta.

E. Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2008 tentang Perangkat Daerah, maka BPLHD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat strategis dalam melakukan pengelolaan lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Tentang Sejarah Singkat BPLHD Provinsi DKI Jakarta berasal dari gabungan dua unit yang berbeda yaitu Biro Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) adalah dimulai Sejak Tahun 1981 untuk dimana pada tahun tersebut didirikannya Biro Bina dan Kependudukan Lingkungan Hidup (BKLH) Tentang sejarah masing-masing unit tersebut diatas adalah sbb :

Biro Bina dan Kependudukan Lingkungan Hidup (BKLH) Provinsi DKI Jakarta berdiri pertama kali sesuai dengan Terbitnya Perda No. 10 Tahun 1981 terbentuk susunan dan tata kerja Biro Bina dan Kependudukan Lingkungan Hidup (BKLH) Pemda DKI Jakarta, tetapi sejak Tahun 1992 dengan terbitnya Perda No. 10 Tahun 1992 terbentuk Susunan dan Tata kerja yang baru dan berubah nama menjadi Biro Lingkungan Hidup (BLH).

Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) berdiri sejak tahun 1988 sesuai dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 1988 dimana sebelumnya bernama Kantor Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (PPMPL) Pemda DKI Jakarta, tetapi sejak Tahun 1980 dengan terbitnya Perda No. 8 Tahun 1980 Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (PPMPL) Pemda DKI Jakarta berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (PPPPL) Pemda DKI Jakarta, dan pada tahun 1991 diterbitkan Perda No. 6 Tahun 1991 terbentuk Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) Pemda DKI Jakarta perubahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (PPPPL) Pemda DKI Jakarta.

Sejak Tahun 1998 dengan diterbitkannya Perda No. 5 Tahun 1998 terbentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta (BAPEDALDA DKI Jakarta) yang merupakan hasil penggabungan (merger) dari Unit Biro Bina Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Hidup (KPPL) DKI Jakarta, dan pada tahun 2001 maka berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Provinsi DKI Jakarta merupakan perubahan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan pada tahun 2009 bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta mendapat 3 tambahan fungsi tugas selain tugas pokok yang selama ini menjadi tanggung jawabnya diantaranya :

1. Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari ex. Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta.

2. Fungsi Pengelolaan Limbah B3 dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

3. Fungsi Pengelolaan Limbah Domestik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Sedang visi dan visi BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah :

Visi

•  Terwujudnya Kota Jakarta Yang Memiliki Lingkungan Berkelanjutan.

•  Terwujudnya Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan di Kota Jakarta.

 

 

Misi

•  Menumbuhkembangkan profesionalisme dalam pengelolaan lingkungan.

•  Menumbuhkembangkan dan memperkuat kapasitas serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

•  Mengembangkan sistem informasi lingkungan untuk menunjang terciptanya kerjasama, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah :

Tugas Pokok

Tugas pokok adalah menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup;

Fungsi

•  Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, pengembangan model-model konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, strategi penegakan hukum dan pengembangan instrumen lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;

•  Pelaksanaan kebijakan pelestarian dan penataan lingkungan meliputi pelestarian dan pemulihan lingkungan, perencanaan tata lingkungan melalui pengendalian tata ruang dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfir serta penanggulangan kerusakan lingkungan;

•  Pelaksanaan kebijakan pencegahan dampak lingkungan dan pengelolaan sumberdaya perkotaan meliputi penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perijinan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan air tanah, pengelolaan sumberdaya perkotaan dan penerapan instrumen baru dalam pengelolaan lingkungan;

•  Pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan sanitasi lingkungan meliputi pengendalian pencemaran sumber kegiatan dan atau badan usaha, pengendalian habitat dan sanitasi lingkungan, pengelolaan sumberdaya sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

•  Pelaksanaan kebijakan pebegakan hukum lingkungan meliputi fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta edukasi lingkungan;

•  Pelaksanaan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi program dan anggaran serta pengembangan kerjasama lingkungan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan hukum, pengelolaan administrasi persuratan dan pelayanan masyarakat terpadu dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan pengelolaan urusan rumah tangga serta penyebaran informasi lingkungan;

•  Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pengembangan Pengelolaan Lingkungan;

•  Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;

•  Melakukan pembinaan terhadap kantor pengelola lingkungan hidup di Kota/Kabupaten Administrasi;

•  Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam menunjang operasional kegiatan di unit BPLHD Provinsi DKI Jakarta, susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :

•  Kepala Badan;

•  Sekretariat;

•  Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;

•  Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Perkotaan;

•  Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan;

•  Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;

•  Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;

•  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;

•  Kelompok Jabatan Fungsional.

Program Strategis BPLHD dalam meningkatkan upaya pengendalian lingkungan di wilayah DKI Jakarta diantaranya :

•  Kegiatan dalam rangka Udara Bersih Untuk Semua (UBUS) :

•  Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).

•  Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor.

•  Kawasan Dilarang Merokok.

•  Pengelolaan Kualitas Udara dalam Ruangan (KUDR).

•  Penerapan Kawasan Parkir Berstiker Lulus Uji Emisi.

•  Pemantauan Kualitas Udara.

•  Kegiatan dalam rangka Air Lestari :

•  Sumur Resapan.

•  Biopori.

•  Pemantauan Sungai, Situ dan Air Tanah.

•  Sumur Injeksi Air Tanah Dalam.

•  Kegiatan dalam rangka Integrated Coastel River Basin Management (ICRBM) :

•  Pantai Bersih Laut Lestari.

•  Program Kali Bersih (PROKASIH).

•  Program Super dan Pesisir Pantai.

•  Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER).

•  Kegiatan dalam rangka Green City dan Peran Serta Masyarakat :

•  Adipura.

•  Kampung Ramah Lingkungan.

•  Jakarta Green and Clean.

•  Adiwiyata (Green School).

•  Kegiatan dalam rangka Tata Kelola Lingkungan :

•  Penilaian Amdal.

•  Pengawasan Implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL.

•  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

•  Penegakan Hukum.

•  Pemberian Ijin Lingkungan (Ijin Pengambilan Air Tanah, Ijin Pembuangan Air Limbah, Ijin Emisi Sumber Tidak Bergerak, Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Ijin Pengumpulan Limbah B3, Ijin Penunjukkan Laboratorium Lingkungan)

•  Kegiatan dalam rangka Global Warming :

•  Pengendalian Sumber-sumber Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

•  Green Belt.

•  Penyusunan Perencanaan Penerapan Green Building di DKI Jakarta.

•  Penyusunan Pergub tentang Larangan Mengedarkan Bahan Perusak Ozon (BPO) Oplosan.

•  Penyusunan Strategi Sosialisasi Perubahan Iklim.

•  Penyusunan Pergub tentang Pedoman Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Dalam kaitan tersebut diatas, untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemantauan lingkungan di BPLHD Provinsi DKI Jakarta, jumlah karyawan dan tenaga fungsional, latar belakang pendidikan, dan jumlah anggaran dapat dilihat pada Tabel Kelembagaan (UP-12 sampai dengan UP-15) .