Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha
 
 
 
 
Berita dan Pengumuman, BPLHD Provinsi DKI Jakarta
KALI BERSIH STOP NYAMPAH DI KALI V TAHUN 2012 ,
30 SEPTEMBER 2012

 

KALI BERSIH STOP NYAMPAH DI KALI V TAHUN 2012

 

Hingga saat ini kondisi Ciliwung masih memprihatinkan. Sejak diselenggarakannya Kegiatan Stop Nyampah di Kali I Tahun 2009 s.d sekarang, kebiasaan masyarakat membuang sampah di kali Ciliwung dan bantarannya masih terus berlangsung. Solusi untuk menutup titik-titik tempat pembuangan sampah (TPS) illegal di Bantaran Kali CIliwung dengan penanganan sampah sistem pilah, olah, kumpul, angkut, buang terus diupayakan, namun belum banyak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, karena terkendala oleh prilaku, sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan larangan membuang sampah di sembarang tempat di DKI Jakarta (Perda 5/1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta), belum terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, kini sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat mengambil inisiatif untuk mengegur, mengawasai dan menindak kepada siapa saja yang masih membuang sampah ke kali atau bantarannya. Namun sebelum itu dilaksanakan, perlu dilakukan sosialisasi dan diedukasi tentang ketentuan larangan buang sampah di kali.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah pertama untuk mensosialisasikan Pergub 5/1988 dimana bagi siapa saja yang membuang sampah di Kali Ciliwung/bantarannya akan dikenakan sanksi berupa Teguran Simpatik Stop Nyampah DI Kali dari lurah (bagi yang kedapatan membuang sampah ke bantaran kali atau ke badan sungai melalui hasil pemantauan atau pengawasan masyarakat atau tim, akan diberikan Surat Pemeberitahuan untuk tidak mengulangi kembali). Kedua, memberikan pemahaman kepada para pihak terkait dan masyarakat untuk menutup titik-titik sampah illegal di bantaran Kali Ciliwung sehingga tidak lagi dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah illegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ketiga mendukung SKPD terkait dan Masyarakat untuk melaksanakan Pemantauan, Pengawasan dan Teguran Simpatik Stop Nyampah di Kali terhadap orang/institusi yang masih membuang sampah ke kali/bantaran kali Ciliwung yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pertama ditutup dan dipantaunya titik-titik sampah illegal yang ada di bantaran Kali Ciliwung, serta terbangunnya kesepakatan dan kesamaan persepsi antara SKPD terkait, Tim Pemantau RW (unsure RT, RW, Komunitas, LMK, PKK), Tim Pengawas Kelurahan (Kasatgas Pol PP, Kasi Kebersihan Lingkungan, Ka. RT & Ka. RW) dan masyarakat untuk melakukan pemantauan pemeriksaan dan penerapan Teguran simpatik Stop NYampah Di Kali Ciliwung; Kedua, meningkatnya ketaatan para pihak terkait dan masyarakat sehingga tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, dan menghentikan kebiasaannya membuang sampah ke Kali Ciliwung/bantarannnya.

Untuk itu, telah dilakukan pelatihan “Pengawasan dan Teguran SImpatik Stop Nyampah DI Kali” yang telah dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2012 dan akan menunjang Program STOP NYAMPAH DIKALI secara berkesinambungan, sebagai salah satu terobosan untuk mengedukasi masyarakat guna mempercepat terwujudnya Ciliwung bersih tampah sampah. Dengan demikian, maka masyarakat harus didorong untuk mulai memilah dan mengelola sampahnya dari rumah tangga masing-masing, dan mengatur manajemen waktu dalam membuang sisa sampahnya yang sudah tidak diolah lagi, pada tempat yang telah disepakati bersama, agar dapat diangkut oleh Dinas Kebersihan ke tempat pembuangan akhir.

Pada dasarnya membuang sampah ke sungai/bantaran sungai adalah suatu tindakan yang melanggara hokum berdasarakan Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta, yang mengatur antara lain bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 21 (larangan membuang/menumpuk sampah di bantaran sungai), (sesuai dengan pasal 61) akan dikenakan sanksi pidana selama 3 bulan dan/atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- , Oleh karena itu kini sudah waktunya , penerapan peraturan larangan membuang sampah sembarangan dalam bentuk teguran simpatik sebagai sanksi moral harus dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai atau bantarannya.